Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian

18-09-2018 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto bersalamana dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto usai melakukan rapat kerja.Foto :Runi/rni

 

 

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2019 sebesar Rp 3,589 triliun untuk disinkronisasi di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto selaku pimpinan Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menjelaskan, pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk 9 program.

 

Program itu meliputi program dukungan manajeman Kemenperin sebesar Rp269,589 miliar, program penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro sebesar Rp121,632 miliar, program penumbuhan dan pengembangan industri kimia, farmasi dan tekstil sebesar Rp123,079 miliar, program penumbuhan dan pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika sebesar Rp126 miliar.

 

Kemudian, program penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah dan aneka sebesar Rp379 miliar, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenperin Rp45 miliar, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri sebesar Rp721 miliar, program peningkatan ketahanan, pengembangan perwakilan industri dan akses industri internasional sebesar Rp107 miliar, dan terakhir unutk program pengembangan SM industri sebesar Rp1,694 triliun.

 

Kemudian, dilanjutkan politisi Partai Golkar itu, pihaknya juga menerima usulan tambahan anggaran sebesar Rp434,500 miliar. “Usulan tambahan tersebut, dialokasikan untuk pengelolaan, kampanye serta promosi program kerja Inisiatif Making Indonesia 4.0,” tutur politisi dapil Jawa Tengah VIII itu.

 

Terakhir, pihaknya juga menyetujui usulan realokasi anggaran Kemenperin tahun 2018 dari alokasi pembangunan politeknik di Kawawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri Dumai serta beberapa anggaran kegiatan sebesar Rp53,900 miliar.

 

“Alokasi anggaran itu guna mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 dan pengembangan kawasan industri di Teluk Bintuni melalui skema kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui kegiatan tata kelola KINAS dan Implementasi Inisiatif Making Indonesia 4.0,” imbuhnya.

 

Kemudian, pengadaan peralatan Function Textile berbasis Industry 4.0 di Politeknik STT Bandung, Penyusunan Final Business Case (FBC) Kawasan INdustri Teluk Bintuni, Pengembangan Show Case Food & Beverage Digital Plant berbasis Industry 4.0 dan Scoping study Industri 4.0. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...